Profil

Profil LSP-P1 SMK Negeri 19 Jakarta

A. VISI :

Menjadikan Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Negeri 19 Jakarta sebagai lembaga independen yang terpercaya di Indonesia serta diakui secara internasional.

B. MISI

  1. LSP SMKN 19 Jakarta siap melaksanakan sertifikasi kompetensi secara profesional dan mampu bersaing.
  2. Memberikan pelayanan uji  sertifikasi kompetensi yang mengutamakan mutu dan kepuasan pelanggan .
  3. Menjadi LSP yang menjamin ketidakperpihakan ,kejujuran, kedisiplinan dan berwawasan lingkungan.
  4. Menghasilkan tenaga kerja  bersertifikat kompetensi yang profesional dan berakhlak mulia.
  5. LSP SMKN 19 Jakarta menjamin menerapkan pedoman BNSP tahun 2014 dan  ISO 17024

C. SKEMA  

  1. Skema Sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
  2. Skema Sertifikasi Kualifikasi II Teknisi Akuntansi Yunior
  3. Skema Sertifikasi Kualifikasi Level II Multimedia

E. SEKOLAH JEJARING

  1. SMK BETHEL
  2. SMK PSKD
  3. SMK SANTO PAULUS
  4. SMK FRANSISKUS
  5. SMK CEMPAKA
  6. SMK PGRI 31

F. SERTIFIKASI

LSP SMK N 19 Jakarta telah melaksanakan uji sertifikasi Perdana dengan jumlah peserta  318 peserta yang terdiri dari :

  1. Asesi AKL            : 156   
  2. Asesi OTKP           : 116
  3. Asesi MM               :  46

G. TUK (Tempat Uji Kompetensi)

  1. TUK AKUNTANSI SMK N 19 Jakarta
  2. TUK OTKP SMK N 19  Jakarta
  3. TUK MULTIMEDIA  SMK  N 19 Jakarta
  4. TUK AKUNTANSI SMK Bethel
  5. TUK OTKP SMK Bethel
  6. TUK Multimedia SMK Bethel
  7. TUK AKUNTANSI SMK Santo Paulus
  8. TUK OTKP SMK Bethel
  9. TUK Multimedia SMK Bethel
  10. TUK AKUNTANSI SMK PSKD
  11. TUK OTKP SMK PSKD
  12. TUK AKUNTANSI SMK Fransiskus
  13. TUK AKUNTANSI SMK Cempaka

H. SEJARAH LSP

  • Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2014, dengan tugas pokok melaksanakan sertifikasi kerja untuk berbagai profesi di Indoonesia. Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, BNSP dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) guna melaksanakan sertifikasi kompetensi atas nama BNSP. Lisensi tersebut diberikan setelah BNSP melakukan penilaian kesesuaian kepada LSP sesuai dengan ketentuan BNSP.
  • Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi merujuk ppada Pedoman BNSP 201. PBNSP merujuk kepada ISO / IEC 17024: Conformity assassment- General requirements of bodies operating certification of persons.
  • Pada tanggal 11 – 15 April 2017, SMK Negeri 19 Jakarta mendapat undang untuk mengikuti Bimtek Penyusunanan Dokumen LSP.
  • Pada tanggal 12-14 Juni 2017, penyempurnaan dokumen LSP di LSP SMK Negeri 2 Jakarta dan masih banyak lagi koordinasi intern dengan LSP yang lain terkait dengan penyusunan dokumen LSP
  • Sampai pada akhirnya, hari sabtu tanggal 25 November yang bertepatan dengan Hari Guru, SMK Negeri 19 Jakarta mendapatkan jadwal untuk dilakukan Full Asessment dari BNSP dan setelah memperbaiki hasil temuan, yang pada akhirnya pada tanggal 21 Desember 2017 keluar Sertifikat Lisensi LSP SMK Negeri 19 Jakarta

I. DASAR HUKUM PENDIRIAN

  • Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18.
  • Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61.
  • Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
  • Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata.
  • Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.
  • Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
  • PerMenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
  • PerMenakertrans No. PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
  • PerMenakertrans No. PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
  • Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi
  • Pedoman BNSP No I/ BNSP/ III/ 2014