Piagam Jakarta merupakan sebuah dokumen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dokumen ini dirumuskan sebagai hasil kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertanyaan “Piagam Jakarta dirumuskan oleh” seringkali muncul karena kompleksitas proses penyusunannya dan implikasinya terhadap dasar negara Indonesia.

Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan Piagam Jakarta, latar belakang historis yang mendorong penyusunannya, serta dampak dan pengaruhnya terhadap perumusan Pancasila dan kemerdekaan Indonesia. Kita akan menelusuri proses panjang dan penuh dinamika yang akhirnya menghasilkan sebuah dokumen bersejarah yang meskipun mengalami perubahan, tetap memiliki nilai penting dalam sejarah bangsa.

Daftar Isi

Toggle

Latar Belakang Perumusan Piagam Jakarta

Perumusan Piagam Jakarta tidak lepas dari suasana menjelang kemerdekaan Indonesia. BPUPKI, sebagai badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan, dihadapkan pada perbedaan pandangan yang mendasar mengenai dasar negara yang akan dianut. Di satu sisi, terdapat golongan nasionalis yang menginginkan dasar negara yang inklusif dan tidak berdasarkan pada agama tertentu. Di sisi lain, terdapat golongan Islam yang menginginkan Islam menjadi dasar negara atau setidaknya memiliki peran penting dalam konstitusi.

Perbedaan pandangan ini menciptakan perdebatan yang sengit dalam sidang-sidang BPUPKI. Untuk mencari titik temu, dibentuklah Panitia Sembilan, sebuah komite yang terdiri dari tokoh-tokoh dari berbagai golongan. Panitia Sembilan inilah yang kemudian berhasil merumuskan Piagam Jakarta sebagai sebuah kompromi. Piagam Jakarta, yang awalnya dikenal sebagai “Mukaddimah Hukum Dasar,” memuat rumusan Pancasila dengan sedikit perbedaan dibandingkan rumusan yang kita kenal sekarang.

Tokoh-Tokoh Kunci Perumus Piagam Jakarta

Perumusan Piagam Jakarta tidak akan terwujud tanpa peran penting dari tokoh-tokoh yang tergabung dalam Panitia Sembilan. Mereka adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokrosoejoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Achmad Soebardjo, dan AA Maramis. Masing-masing tokoh ini memiliki latar belakang dan pandangan yang berbeda, namun mereka mampu bekerja sama untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Soekarno dan Mohammad Hatta, sebagai tokoh sentral dalam pergerakan kemerdekaan, memiliki peran krusial dalam memfasilitasi dialog dan mencari titik temu. Agus Salim dan Wahid Hasyim mewakili aspirasi dari golongan Islam, sementara Achmad Soebardjo dan AA Maramis mewakili golongan nasionalis. Kontribusi dari semua anggota Panitia Sembilan sangat berharga dalam menghasilkan sebuah dokumen yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Isi Piagam Jakarta dan Kontroversi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”

Isi Piagam Jakarta pada dasarnya adalah rumusan Pancasila dengan beberapa perbedaan dibandingkan rumusan yang kita kenal saat ini. Perbedaan yang paling menonjol terletak pada sila pertama, yang berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat inilah yang kemudian menjadi sumber kontroversi dan perdebatan yang berkepanjangan.

Kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dianggap oleh sebagian kalangan tidak inklusif dan diskriminatif terhadap agama-agama lain. Mereka berpendapat bahwa kalimat ini dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kalimat ini akhirnya diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang dianggap lebih universal dan dapat diterima oleh semua golongan.

Perubahan Rumusan Sila Pertama Pancasila

Keputusan untuk mengubah rumusan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak diambil secara sepihak. Perubahan ini dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat antara tokoh-tokoh nasional, termasuk perwakilan dari golongan Islam. Mereka menyadari bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang paling utama, dan rumusan yang lebih inklusif akan lebih menjamin stabilitas negara.

Mohammad Hatta, sebagai Wakil Presiden saat itu, memiliki peran penting dalam meyakinkan tokoh-tokoh Islam untuk menerima perubahan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa perubahan ini bukan berarti mengabaikan peran agama Islam, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bangsa yang lebih besar. Akhirnya, dengan semangat persatuan dan kebersamaan, rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” disepakati dan menjadi bagian integral dari Pancasila.

Alasan di Balik Perubahan

Beberapa alasan utama yang mendorong perubahan rumusan sila pertama adalah untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan mengakomodasi semua agama dan kepercayaan, diharapkan tidak ada kelompok masyarakat yang merasa diabaikan atau didiskriminasi. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial yang kondusif bagi pembangunan negara.

Selain itu, perubahan ini juga didorong oleh kesadaran akan pentingnya menjaga citra Indonesia di mata dunia. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya adalah negara yang demokratis, toleran, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Rumusan yang inklusif akan membantu Indonesia membangun hubungan baik dengan negara-negara lain dan memperoleh dukungan internasional.

Implikasi Perubahan Terhadap Pancasila

Perubahan rumusan sila pertama Pancasila memiliki implikasi yang signifikan terhadap makna dan implementasi Pancasila secara keseluruhan. Pancasila menjadi dasar negara yang inklusif, universal, dan dapat diterima oleh semua warga negara Indonesia tanpa memandang agama, suku, ras, atau golongan. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk menjadi landasan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh.

Dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa,” Pancasila menekankan pentingnya spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara diharapkan untuk memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Pancasila menjadi pedoman bagi pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Kemerdekaan Indonesia

Meskipun mengalami perubahan, Piagam Jakarta tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemerdekaan Indonesia. Piagam Jakarta menunjukkan bahwa tokoh-tokoh nasional dari berbagai golongan mampu bekerja sama dan mencapai kompromi demi kepentingan bangsa. Semangat persatuan dan kebersamaan yang tercermin dalam Piagam Jakarta menjadi modal penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, Piagam Jakarta juga menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang menghargai perbedaan dan keragaman. Keputusan untuk mengubah rumusan sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa tokoh-tokoh nasional bersedia mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Hal ini menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan toleransi.

Kesimpulan

Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang beranggotakan tokoh-tokoh penting dari berbagai latar belakang ideologi. Meskipun mengalami perubahan pada rumusan sila pertamanya, Piagam Jakarta tetap menjadi dokumen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi simbol kompromi dan semangat persatuan di antara golongan nasionalis dan Islam dalam merumuskan dasar negara.

Pemahaman yang mendalam tentang sejarah perumusan Piagam Jakarta membantu kita untuk menghargai proses panjang dan penuh dinamika yang menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, pemahaman ini juga memperkuat komitmen kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.